SUMENEP, radarpantura.id – Program Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di Kabupaten Sumenep masih menghadapi kendala dalam menjaring peserta didik. Hingga pertengahan Juni 2026, jumlah calon siswa yang mendaftar baru mencapai 38 orang atau belum memenuhi kebutuhan minimal untuk pembentukan rombongan belajar (rombel).
Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Sumenep, Hairullah, mengatakan setiap jenjang pendidikan di SRT sedikitnya membutuhkan satu rombel yang berisi 30 siswa. Sementara itu, SRT Sumenep membuka dua jenjang pendidikan, yakni sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Total peserta didik yang dibutuhkan sedikitnya 60 orang untuk dua jenjang tersebut.
“Kami masih terus melakukan penjaringan,” kata Hairullah, Jumat (19/6/26).
Menurut Hairullah, sampai sekarang jumlah pendaftar calon siswa jenjang SD di SRT Sumenep baru mencapai lima orang. Sedangkan pendaftar di jenjang SMP yaitu tercatat sebanyak 33 orang.
Minimnya jumlah pendaftar, kata dia, tidak lepas dari belum optimalnya sosialisasi program kepada masyarakat. Selama ini, proses pendataan dan edukasi mengenai SRT lebih banyak dilakukan oleh pendamping PKH.
Padahal, upaya penjaringan calon siswa membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Mulai dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa hingga organisasi perangkat daerah terkait.
“Pencarian calon siswa akan lebih efektif jika semua unsur ikut bergerak,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Sumenep, kata Hairullah, sebenarnya telah menggelar rapat koordinasi untuk mempercepat pemenuhan kuota siswa SRT. Namun, tindak lanjut di lapangan dinilai belum berjalan maksimal.
“Hingga sekarang, pendamping PKH masih menjadi pihak yang paling aktif melakukan penjaringan,” katanya.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep, Abd Rahman Riadi, mengakui informasi mengenai SRT belum sepenuhnya diterima masyarakat. Kondisi itu, menurut dia, menjadi salah satu penyebab rendahnya jumlah pendaftar.
Dinas Sosial berencana memperluas sosialisasi dengan menggandeng pemerintah desa, pendamping PKH, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan.
“Kami akan memperluas jangkauan sosialisasi agar keluarga miskin dan miskin ekstrem yang memenuhi kriteria dapat mengetahui dan mengakses program ini,” pungkasnya. (*/bus)
