Kerja Sama DLH Sumenep dengan PT SBI Tak Tuntas, 40 Ton RDF Tak Terjual

Selasa, 28 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PIMPINAN: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf. (Miftahol Rosiqin/Radarpantura.id)

PIMPINAN: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf. (Miftahol Rosiqin/Radarpantura.id)

SUMENEP, Radarpantura.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep menggandeng PT Solusi Bangun Indonesia (SBI). Langkah itu dilakukan untuk mengolah sampah dengan sistem Refuse Derived Fuel (RDF).

Kepala DLH Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, menyebut pemerintah daerah menargetkan pengurangan timbunan sampah hingga 10 ton setiap pekan. Melalui sistem RDF, sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) akan diolah menjadi bahan bakar alternatif.

Meskipun begitu, kerja sama antara DLH Sumenep dengan PT SBI belum sepenuhnya berjalan. Sampai sekarang, prosesnya masih berkutat pada tahap penyelesaian persyaratan administrasi.

“Masih tahap melengkapi syarat-syarat, termasuk penyusunan kriteria pabrik, seperti kualitas olahan dan biaya operasional,” ujarnya, Rabu (22/7).

Menurut Anwar, DLH menargetkan mampu mengirim sekitar 10 ton RDF setiap minggu. Sedangkan untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan sekitar 15 ton sampah residu sebagai bahan baku pengolahan.

Kerja sama tersebut, lanjut Anwar, bertujuan mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Langkah itu diharapkan dapat memperpanjang usia layanan TPA sekaligus menekan risiko kelebihan kapasitas.

“Melalui ini, Sumenep bisa mengurangi sampah 10 ton setiap minggu,” jelasnya.

Anwar menegaskan keuntungan penjualan RDF bukan menjadi orientasi utama program. Fokus pemerintah daerah tetap pada pengurangan timbunan sampah dan peningkatan pengelolaan lingkungan.

“Hasil penjualan hanya outcome,” tegasnya.

Kepala UPTD Pengelolaan Sampah DLH Sumenep, Achmad Junaidi, mengatakan harga jual RDF telah ditetapkan berdasarkan jenis materialnya. Sampah nonorganik dihargai Rp400 per kilogram, sedangkan sampah organik Rp325 per kilogram.

Saat ini DLH telah memiliki sekitar 40 ton RDF yang siap dipasarkan. Namun, distribusi ke PT SBI masih menunggu kesepakatan mengenai mekanisme dan biaya pengiriman.

“Masih dihitung biaya pengirimannya,” pungkasnya. (mif/bus)

Berita Terkait

BPRS Bhakti Sumekar Buka Akses Pembiayaan Syariah bagi PPPK Kemenag
BPRS Bhakti Sumekar Raih Sharia Award 2026
Pemkab Sumenep Buka Ruang Kolaborasi, Santri Didorong Perkuat Kontribusi
DKPP Sumenep Genjot Kompetensi Petani hingga Teknologi Pertanian
DKPP Sumenep Gencarkan Swasembada Pangan, Pendampingan Petani dan Demfarm Diperkuat
DKPP Sumenep Kebut Realisasi Program DBHCHT 2026
DKPP Sumenep Genjot Irigasi Tenaga Surya untuk Lahan Pertanian
DKPP Sumenep Perluas Jangkauan Air, Bidik Lahan Tidur Jadi Produktif

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 05:26

BPRS Bhakti Sumekar Buka Akses Pembiayaan Syariah bagi PPPK Kemenag

Rabu, 28 Oktober 2026 - 05:23

BPRS Bhakti Sumekar Raih Sharia Award 2026

Rabu, 28 Oktober 2026 - 05:20

Pemkab Sumenep Buka Ruang Kolaborasi, Santri Didorong Perkuat Kontribusi

Rabu, 28 Oktober 2026 - 05:17

DKPP Sumenep Genjot Kompetensi Petani hingga Teknologi Pertanian

Rabu, 28 Oktober 2026 - 05:14

DKPP Sumenep Gencarkan Swasembada Pangan, Pendampingan Petani dan Demfarm Diperkuat

Berita Terbaru

BERPRESTASI: Jajaran Direksi BPRS Bhakti Sumekar menunjukkan piagam penghargaan Excellent Performance Sharia Rural Economic Bank Sharia Award 2026 yang digelar oleh Majalah Infobank di Jakarta, Kamis (8/10).

Daerah

BPRS Bhakti Sumekar Raih Sharia Award 2026

Rabu, 28 Okt 2026 - 05:23