SUMENEP, Radarpantura.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik. Penyusunan dokumen tersebut difokuskan pada penguatan sumber daya manusia sebagai pilar pembangunan daerah.
Kegiatan itu menjadi tahapan awal penyusunan RKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Forum tersebut menghadirkan kepala perangkat daerah, camat, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, insan pers, dan berbagai pemangku kepentingan.
Peserta mengikuti forum secara luring maupun daring. Seluruh pihak diberi ruang menyampaikan aspirasi, masukan, dan rekomendasi terhadap arah pembangunan daerah.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto mengatakan, Forum Konsultasi Publik bukan sekadar agenda administratif pemerintah. Forum tersebut menjadi ruang menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.
“Forum ini menjadi media penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga perencanaan yang disusun benar-benar partisipatif dan memberi dampak nyata,” ujarnya.
Ia menjelaskan tema pembangunan Kabupaten Sumenep 2027 berfokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia. Tema itu merupakan bagian dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025–2029.
Tema pembangunan 2027 mengusung “Mendorong Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas”. Prioritasnya mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan kohesi sosial.
Kata Arif, forum itu menjadi fondasi penyusunan RKPD 2027. Seluruh proses diarahkan agar selaras dengan visi Sumenep Unggul, Mandiri, dan Sejahtera.
Perencanaan pembangunan, kata dia, harus berangkat dari kondisi nyata masyarakat. Karena itu, penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur.
“Bappeda berfungsi sebagai teknokrat pembangunan yang memastikan perencanaan berjalan berkelanjutan, berbasis data, indikator kinerja, serta proyeksi yang terukur,” katanya.
Ia menegaskan seluruh masukan peserta akan dirangkum dalam berita acara kesepakatan. Dokumen tersebut menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2027 sebelum memasuki tahapan berikutnya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan beragam masukan dari peserta forum. Berbagai isu strategis pembangunan daerah menjadi pembahasan utama dalam pertemuan tersebut.
“RKPD 2027 diharapkan mampu menjadi pedoman pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*/bus)
