SUMENEP, beritadata.id – Wacana rekruitmen Tenaga Ahli (TA) untuk anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur terancam gagal karena terbentur regulasi dari pusat.
Regulasi ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang menyebutkan bahwa TA atau kelompok pakar hanya diperuntukkan untuk alat kelengkapan dewan (AKD) dan fraksi saja.
Wakil Ketua DPRD Sumenep H. Indra Wahyudi mengatakan, jika mengacu pada regulasi tersebut maka adanya TA di DPRD Sumenep memang tidak akan pernah terwujud.
“Ini kan ranahnya Sekwan, kalau bisa ya dicarikan solusi, mungkin bisa kunsultasi ke DPRD yang sudah menerapkan itu, atau bisa juga ke pusat dan ke kementrian,” ucap Indra saat dihubungi melalui saluran telepon. Sabtu 15 Februari 2025.
Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep itu, mestinya sebelum membangun wacana, apalagi sampai ramai dibicarakan ke publik harusnya dikaji dulu mekanisme dan regulasinya.
“Ya sebetulnya itu bagus, kalau terealisasi keberadaan TA bagi anggota dewan tentu akan sangat membantu, bisa menunjang tugas-tugas kedewanan,” terangnya.
Ia melanjutkan, selain regulasi yang perlu dikaji juga dari sisi anggaran, apakah Pemerintah daerah memiliki anggaran yang cukup atau tidak mangingat saat ini Pemerintah lagi gencar-gencarnya melakukan pemangkasan untuk efisiensi anggaran.
“Selain di regulasi, masalahnya sekarang kan di anggaran, tinggal dibahas bagaimana kedepannya, minimal publik itu jangan di prank karena ini juga menyangkut marwah DPRD,” tutupnya. (*/zn)
