Kawal Kelangkaan BBM Bersubsidi, Bemsu Demo Kantor DPRD dan Bupati Sumenep

Senin, 6 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MENYAMPAIKAN ORASI: Aliansi Bemsu menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Sumenep, Senin (6/7). (Miftahol Rosiqin/Radarpantura.id)

MENYAMPAIKAN ORASI: Aliansi Bemsu menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Sumenep, Senin (6/7). (Miftahol Rosiqin/Radarpantura.id)

SUMENEP, Radarpantura.id – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (Bemsu) menggelar aksi demonstrasi. Mereka mengawal isu soal kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Senin (6/7).

Unjuk rasa itu dilakukan secara maraton di dua tempat. Pertama, Bemsu menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumenep, Jalan Trunojoyo. Setelah itu, dilanjutkan ke Kantor Bupati Sumenep di Jalan Dr. Cipto.

Korlap Aksi, <span;>M. Salman Farid, menyebut kelangkaan BBM bersubsidi adalah masalah serius yang perlu segera ditindaklanjuti. Menurutnya, hal itu memberikan dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.

Tidak berhenti sekadar soal kelangkaan BBM, mahasiswa juga menyoroti adanya dugaan penyelewengan proses distribusi. Salman mengatakan, terdapat temuan pembelian BBM bersubsidi berskala banyak menggunakan jeriken.

“Kami minta langkah pengawasan makin diperketat,” ungkapnya.

Bahkan, kata dia, pengawasan itu perlu dilakukan dengan melibatkan lintas sektor. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencegah maraknya penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

“Pengawasan harus dilakukan terpadu,” tegasnya.

Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, menyatakan kesiapannya untuk ikut mengawal pendistribuan BBM bersubsidi. Dia berjanji akan mendorong aparat kepolisian dan pemerintah daerah agar bekerja lebih maksimal.

“Saya sendiri yang akan menekan serta mengawasi kinerja kepolisian dan pemerintah daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, juga merespons aspirasi mahasiswa. Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan BBM bersubsidi.

“Kami sudah mengajukan penambahan kuota dan meminta agar pendistribusian BBM lebih masif,” jelasnya.

Sekarang, lanjut Dadang, Pemkab Sumenep sudah menerapkan pembatasan dalam pembelian BBM bersubsidi. Khusus kendaraan roda dua, diberi batas maksimal 10 liter per transaksi dan kendaraan rodak empat dibatasi 50 liter per transaksi.

“Kebijakan itu juga untuk mengendalikan ketersediaan BBM bersubsidi,” pungkasnya. (mif/bus)

Berita Terkait

Bimbel Gemilang Nusantara Perkuat Ekosistem Pendidikan Lewat JJS Kemerdekaan
Gus Navis Melaju Sendiri Menuju Kursi Ketua DPD Golkar Sumenep
Seleksi Pengisian Empat Kursi Pimpinan OPD Sumenep Nihil Pendaftar
BGN Suspend Ratusan SPPG, Sebanyak 311 Dapur Wilayah Jawa-Madura Terdampak
Operasionalisasi Fasilitas RDF di TPA Sumenep Macet, DLH Berdalih Akibat Perbaikan Bangunan
Kerja Sama DLH Sumenep dengan PT SBI Tak Tuntas, 40 Ton RDF Tak Terjual
DJP Gandeng TNI-Polri Terkait Pajak, KP2KP Sumenep Berdalih untuk Pengamanan
Biosolar B50 Mulai Beredar di Seluruh SPBU Sumenep

Berita Terkait

Minggu, 23 Agustus 2026 - 05:11

Bimbel Gemilang Nusantara Perkuat Ekosistem Pendidikan Lewat JJS Kemerdekaan

Kamis, 30 Juli 2026 - 07:20

Gus Navis Melaju Sendiri Menuju Kursi Ketua DPD Golkar Sumenep

Selasa, 28 Juli 2026 - 12:27

Seleksi Pengisian Empat Kursi Pimpinan OPD Sumenep Nihil Pendaftar

Selasa, 28 Juli 2026 - 08:36

BGN Suspend Ratusan SPPG, Sebanyak 311 Dapur Wilayah Jawa-Madura Terdampak

Selasa, 28 Juli 2026 - 07:47

Operasionalisasi Fasilitas RDF di TPA Sumenep Macet, DLH Berdalih Akibat Perbaikan Bangunan

Berita Terbaru