Kawal Kelangkaan BBM Bersubsidi, Bemsu Demo Kantor DPRD dan Bupati Sumenep

Senin, 6 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MENYAMPAIKAN ORASI: Aliansi Bemsu menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Sumenep, Senin (6/7). (Miftahol Rosiqin/Radarpantura.id)

MENYAMPAIKAN ORASI: Aliansi Bemsu menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Sumenep, Senin (6/7). (Miftahol Rosiqin/Radarpantura.id)

SUMENEP, Radarpantura.id – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (Bemsu) menggelar aksi demonstrasi. Mereka mengawal isu soal kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Senin (6/7).

Unjuk rasa itu dilakukan secara maraton di dua tempat. Pertama, Bemsu menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumenep, Jalan Trunojoyo. Setelah itu, dilanjutkan ke Kantor Bupati Sumenep di Jalan Dr. Cipto.

Korlap Aksi, <span;>M. Salman Farid, menyebut kelangkaan BBM bersubsidi adalah masalah serius yang perlu segera ditindaklanjuti. Menurutnya, hal itu memberikan dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.

Tidak berhenti sekadar soal kelangkaan BBM, mahasiswa juga menyoroti adanya dugaan penyelewengan proses distribusi. Salman mengatakan, terdapat temuan pembelian BBM bersubsidi berskala banyak menggunakan jeriken.

“Kami minta langkah pengawasan makin diperketat,” ungkapnya.

Bahkan, kata dia, pengawasan itu perlu dilakukan dengan melibatkan lintas sektor. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencegah maraknya penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

“Pengawasan harus dilakukan terpadu,” tegasnya.

Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, menyatakan kesiapannya untuk ikut mengawal pendistribuan BBM bersubsidi. Dia berjanji akan mendorong aparat kepolisian dan pemerintah daerah agar bekerja lebih maksimal.

“Saya sendiri yang akan menekan serta mengawasi kinerja kepolisian dan pemerintah daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, juga merespons aspirasi mahasiswa. Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan BBM bersubsidi.

“Kami sudah mengajukan penambahan kuota dan meminta agar pendistribusian BBM lebih masif,” jelasnya.

Sekarang, lanjut Dadang, Pemkab Sumenep sudah menerapkan pembatasan dalam pembelian BBM bersubsidi. Khusus kendaraan roda dua, diberi batas maksimal 10 liter per transaksi dan kendaraan rodak empat dibatasi 50 liter per transaksi.

“Kebijakan itu juga untuk mengendalikan ketersediaan BBM bersubsidi,” pungkasnya. (mif/bus)

Berita Terkait

25 Pejabat Dirotasi, Bupati Sumenep Tekankan Optimalisasi Kinerja
Rotasi Lima Pejabat Pemkab Sumenep, Bupati Fauzi Minta Genjot Pelayanan Publik
Kepala Dapur SPPG Sapeken Bolos Ngantor, Relawan Layangkan Laporan ke BGN
Pedagang Tahu Bulat Meninggal di Kamar Kos, Polisi Sebut Autopsi Tak Disetujui Keluarga
PPSE Sumenep Tersendat, Sosialisasi Pemerintah Dituding Lemah
Jalan Lingkar Bandara Sumenep Dibangun Bertahap, Pekerjaan Awal Dapat Porsi Miliaran
DKPP Sumenep Salurkan Bantuan Benih Bawang Merah, Porsi Anggaran Mencapai Rp2,4 Miliar
Dukung Proyek Strategis Nasional, Bappeda Perkuat Validitas Data OPD

Berita Terkait

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:58

25 Pejabat Dirotasi, Bupati Sumenep Tekankan Optimalisasi Kinerja

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:55

Rotasi Lima Pejabat Pemkab Sumenep, Bupati Fauzi Minta Genjot Pelayanan Publik

Jumat, 17 Juli 2026 - 16:52

Kepala Dapur SPPG Sapeken Bolos Ngantor, Relawan Layangkan Laporan ke BGN

Kamis, 16 Juli 2026 - 19:28

Pedagang Tahu Bulat Meninggal di Kamar Kos, Polisi Sebut Autopsi Tak Disetujui Keluarga

Rabu, 15 Juli 2026 - 14:43

PPSE Sumenep Tersendat, Sosialisasi Pemerintah Dituding Lemah

Berita Terbaru