SUMENEP, Radarpantura.id – Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran cukup fantastis untuk pembangunan sekolah rakyat terpadu (SRT). Kabupaten Sumenep mendapat kucuran dana sebesar Rp250 miliar khusus pembangunan fisik program tersebut.
Koordinator Kabupaten Pendamping Program Keluarga Harapan (Korkab PKH) Sumenep, Hairullah, menyebut dana ratusan miliar itu bersumber dari APBN. Target pengerjaan fisiknya, diproyeksikan mulai tergarap pada tahun ini.
“Anggaran itu hanya untuk pembangunan gedung,” ungkapnya, Kamis (2/7).
Lokasi proyek SRT Sumenep akan ditempatkan di Desa Patean, Kecamatan Batuan. Meskipun sudah ada penentuan lokasi, namun proyek fisik ini belum bisa dimulai karena terdapat kendala di lapangan.
Hairul menjelaskan, lahan yang dicanangkan sebagai objek pembangunan masih berstatus <span;>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sedangkan untuk bisa dialihfungsikan sebagai lokasi pembangunan SRT, maka perlu dilakukan penyelesaian berbagai administrasi.
“Luas lahannya berukuran 10 hektare,” sebutnya.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep, Abd Rahman Riadi, turut membenarkan terkait masalah yang ada di lapangan. Sampai sekarang, instansinya dalam proses melengkapi beberapa persyaratan dokumen administrasi yang belum lengkap.
Kata Rahman, proyek pembangunan SRT sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah, hanya memiliki tanggung jawab sebagai penyedia lahan.
“Proses pembangunannya akan melibatkan BUMN, kami hanya bertanggung jawab menyediakan lahan,” pungkasnya. (mif/bus)
