SUMENEP, Radarpantura.id – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Sumenep terus berlanjut. Mengenai itu, pemerintah daerah mengklaim insiden ini akibat ada kenaikan harga BBM non-subsidi jenis pertamax.
BBM bersubsidi yang mengalami kelangkaan di Kota Keris, yaitu jenis pertalite dan bio solar. Peristiwa tersebut sudah berlangsung selama beberapa hari terakhir, terhitung mulai Rabu (24/6).
Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Stdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, mengklaim kuota BBM bersubsidi tidak berkurang. Justru, dia menyebut antrean panjang di sejumlah SPBU akibat kenaikan harga BBM non-subsidi, yaitu jenis pertamax.
“Kuota Bio Solar ada di angka 44.851 KL, sedangkan Pertalite, di 70.924 KL,” ungkapnya, Rabu (01/7).
Dadang menambahkan, kenaikan BBM non-subsidi jenis pertamax membuat masyarakat beralih ke BBM bersubsidi. Insiden itu pun membuat pengguna BBM bersubsidi bertambah makin banyak dan mengakibatkan antrean panjang di sejumlah SPBU.
Sekarang, pemerintah sedang menerapkan pembatasan jumlah maksimal pembelian BBM bersubsidi. Khusus kendaraan roda dua dibatasi maksimal 10 liter per transaksi dan roda empat sebanyak 50 liter per transaksi.
Menurut Dadang, kebijakan itu dikeluarkan sebagai upaya pengendalian kelangkaan BBM bersubsidi. Sekaligus untuk mencegah antrean panjang kendaraan di tiap titik SPBU.
“Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Pertamina agar pendistribusian BBM lebih masif, seperti penambahan truk pengangkut BBM,” ujarnya.
Bahkan, lanjut Dadang, pemerintah daerah sedang mengupayakan penambahan kuota BBM. Koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sudah mulai dilakukan.
“Penambahan kuota BBM tidak gampang, karena ini menyangkut barang bersubsidi,” lanjutnya.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Masdawi, ikut menyoroti masalah kelangkaan BBM bersubsidi. Menurutnya, Pemkab Sumenep kurang tepat dalam menganalisa fenomena yang terjadi.
Penambahan kuota BBM subsidi, kata dia, sulit direalisasikan apabila tidak diikuti dengan peningkatan porsi anggaran subsidi. Karena itu, masalah tersebut seharusnya dilakukan pembahasan lebih awal sebelum insiden kelangkaan terjadi.
Tidak selesai di situ, Masdawi juga menganggap pemerintah lengah dalam mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi. Terutama untuk BBM yang didistribusikan ke wilayah kepulauan.
“Banyak nelayan mengeluh kesulitan mendapatkan BBM. Ini harus dianalisis secara khusus demi keberlangsungan hidup nelayan dan petani,” tegasnya. (mif/bus)
