SUMENEP, Radarpantura.id – Bappeda Kabupaten Sumenep mencatat arah pembangunan daerah menunjukkan tren positif selama satu tahun terakhir. Sejumlah indikator pembangunan bergerak sesuai target yang ditetapkan dalam RKPD 2025.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep Arif Firmanto mengatakan capaian tersebut merupakan hasil perencanaan yang terukur. Seluruh program disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan di wilayah daratan dan kepulauan.
“Pada tahun 2025, tema pembangunan Kabupaten Sumenep adalah menguatkan stabilitas sosial ekonomi, pemerataan layanan infrastruktur dasar, dan kebutuhan dasar unggul. Seluruh program pembangunan diarahkan untuk mendukung tercapainya tema tersebut,” ujarnya, Rabu (18/6).
Menurut Arif, arah pembangunan daerah difokuskan pada tujuh program prioritas utama. Kebijakan tersebut menjadi landasan untuk mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Prioritas pertama diarahkan pada peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Pemerintah juga memperkuat daya saing sektor pariwisata, industri kecil menengah, dan UMKM.
Program prioritas kedua menitikberatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat. Pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Di sektor sumber daya manusia, pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Langkah itu dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas.
“Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah,” katanya.
Prioritas keempat diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing angkatan kerja daerah.
Pemerintah juga memprioritaskan peningkatan ketenteraman umum dan penanganan persoalan sosial. Kebijakan itu menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas kehidupan masyarakat.
Selanjutnya, pembangunan wilayah kepulauan terus diperkuat melalui peningkatan aksesibilitas antardaerah. Langkah tersebut diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Pada sektor tata kelola pemerintahan, pemerintah mempercepat transformasi digital pelayanan publik. Sistem pemerintahan yang inovatif dinilai mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Arif menegaskan tujuh program prioritas menjadi fondasi pembangunan daerah yang inklusif. Keberhasilan pelaksanaannya membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
“Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis target-target pembangunan daerah dapat tercapai dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (*/bus)
