SUMENEP, radarpantura.id – Komisi II DPRD Sumenep menyoroti rendahnya capaian retribusi daerah yang belum memenuhi target PAD. Kondisi itu dinilai tidak sebanding dengan besarnya potensi pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama OPD dan BUMD terkait. Forum evaluasi berlangsung di ruang Komisi II DPRD Sumenep, Senin (22/6).
Anggota Komisi II DPRD Sumenep Samsiyadi meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap pengelolaan retribusi. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah potensi kebocoran pendapatan daerah.
“Setoran retribusi ke PAD masih jauh dari target, padahal potensi yang dapat dikelola cukup banyak,” ujarnya.
Sektor pasar menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan tersebut. Retribusi sewa kios dinilai memiliki potensi besar untuk mendongkrak PAD.
Menurut Samsiyadi, jumlah pasar yang dikelola pemerintah daerah cukup banyak. Karena itu, kontribusi retribusi kios seharusnya mampu meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan.
“Kalau dikelola maksimal dan masuk ke kas daerah, peningkatan PAD akan mudah dicapai,” katanya.
Selain retribusi kios, DPRD juga menyoroti pengelolaan parkir di lingkungan pasar. Potensi pendapatan dari sektor itu dinilai belum sepenuhnya masuk ke kas daerah.
“Justru banyak warga sekitar yang mengelola parkir pasar. Padahal itu menjadi potensi besar untuk PAD,” tegasnya.
Komisi II menilai terdapat kesenjangan antara potensi retribusi dan realisasi penerimaan daerah. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya kebocoran dalam pengelolaan pendapatan.
“Setoran retribusi masih jauh dari target, itu berbanding terbalik dengan potensi yang dimiliki pemerintah,” ujarnya.
Selain pasar, DPRD juga mengevaluasi kontribusi Badan Usaha Milik Daerah terhadap PAD. BUMD didorong memberikan sumbangsih yang lebih optimal bagi keuangan daerah.
Samsiyadi menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap sumber-sumber pendapatan daerah. Komisi II juga akan melakukan inspeksi mendadak untuk memetakan persoalan di lapangan.
“Kami segera melakukan sidak ke lapangan untuk memastikan akar masalahnya,” tambahnya.
Sementara itu, Kabid Perdagangan Diskop UKM Perindag Sumenep Idham Halil memastikan pengelolaan pasar akan dievaluasi. Kebijakan baru nantinya disesuaikan dengan regulasi yang sedang disusun.
“Semua akan menyesuaikan dengan perda yang baru,” jelasnya.
Saat ini rancangan regulasi pengelolaan pasar masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah juga mulai menyiapkan program sosialisasi kepada para pelaku pasar.
“Termasuk juga nanti akan disosialisasikan terkait rencana aktivasi kembali pasar hewan di beberapa titik,” pungkasnya. (*/bus)
