SUMENEP, Radarpantura.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat akuntabilitas kinerja seluruh organisasi perangkat daerah sebagai prioritas pada 2026. Langkah itu ditempuh untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pemerintah memperketat sistem pengawasan dan evaluasi program. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola birokrasi yang transparan dan profesional.
Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto mengatakan penguatan akuntabilitas menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah. Upaya itu sejalan dengan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Ini bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas birokrasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,” tuturnya.
Menurut Arif, birokrasi modern tidak hanya dinilai dari capaian program pembangunan. Setiap kebijakan juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara terbuka.
Bappeda kini melakukan pemantauan intensif terhadap pelaksanaan program di seluruh OPD. Pengawasan dilakukan dengan mencocokkan dokumen perencanaan dan realisasi di lapangan.
Langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh program berjalan sesuai target pembangunan. Pemerintah juga ingin mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.
“Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan target pembangunan tercapai sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan pemerintah daerah,” ungkapnya.
Arif menegaskan sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Program yang tidak selaras dengan perencanaan dinilai berpotensi tidak efektif.
Ia menambahkan keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran. Dampak program terhadap masyarakat juga menjadi indikator utama keberhasilan pemerintah.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga capaian program dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain evaluasi program, Bappeda juga memperkuat sistem pelaporan seluruh perangkat daerah. Laporan yang akurat dan tepat waktu dinilai penting untuk mendeteksi kendala sejak dini.
Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat segera mengambil langkah perbaikan bila ditemukan hambatan. Cara itu diharapkan menjaga pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan optimal.
“Dengan mekanisme ini, pelayanan publik dan target pembangunan diharapkan tetap berjalan optimal tanpa terganggu berbagai hambatan di lapangan,” harapnya.
Arif menegaskan akuntabilitas kinerja merupakan fondasi pemerintahan yang bersih dan profesional. Seluruh OPD juga didorong meningkatkan kapasitas SDM agar mampu menjalankan program secara terukur dan transparan.
“Kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” pungkasnya. (*/bus)
