Solusi untuk PAD dan Kesejahteraan Jukir, Parkir Berlangganan di Bangkalan Akan Diaktifkan Lagi

Selasa, 11 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANGKALAN, beritadata.id – Setelah melalui evaluasi dan diskusi intensif, Komisi I DPRD Bangkalan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan para juru parkir (jukir) sepakat untuk mengaktifkan kembali sistem parkir berlangganan. Keputusan ini diambil dalam rapat evaluasi yang digelar pada Selasa (11/2/2025).

Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi, menegaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada berbagai masukan, terutama dari para jukir yang selama ini merasa kesulitan dengan sistem parkir konvensional. 

Salah satu keluhan utama adalah hilangnya fasilitas BPJS Kesehatan, yang sebelumnya menjadi hak mereka dalam program parkir berlangganan.

“Juru parkir sangat terbantu dengan akses BPJS melalui program ini. Setelah dihentikan, mereka kehilangan manfaat tersebut. Namun, kami tidak bisa langsung mengembalikan sistem ini begitu saja. Semua harus melalui evaluasi dan perencanaan yang matang agar pelaksanaannya lebih efektif,” jelas Fadhur.

Salah satu poin penting yang disepakati dalam rapat tersebut adalah kewajiban bagi petugas parkir untuk memiliki Surat Keputusan (SK) resmi dari pemerintah daerah. 

SK ini akan berlaku selama satu tahun dan hanya dapat diperpanjang jika kinerja petugas memenuhi standar yang telah ditetapkan melalui evaluasi tahunan.

Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan, Nur Hakim, menyampaikan bahwa pengaktifan kembali parkir berlangganan diharapkan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Ia juga menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 masih relevan sebagai dasar hukum penerapan sistem ini.

“Parkir berlangganan sudah terbukti efektif di berbagai daerah maju. Jika dikelola dengan baik, program ini tidak hanya mendukung pemerintah dalam meningkatkan PAD tetapi juga memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya para juru parkir,” ungkap Hakim.

Sebagai langkah awal, sistem parkir berlangganan akan dirancang ulang dengan memperhatikan berbagai aspek, termasuk manajemen dan transparansi pengelolaan. Evaluasi berkala akan menjadi kunci keberhasilan program ini di masa mendatang. (*/tep)

Berita Terkait

Gus Navis Melaju Sendiri Menuju Kursi Ketua DPD Golkar Sumenep
Seleksi Pengisian Empat Kursi Pimpinan OPD Sumenep Nihil Pendaftar
BGN Suspend Ratusan SPPG, Sebanyak 311 Dapur Wilayah Jawa-Madura Terdampak
Operasionalisasi Fasilitas RDF di TPA Sumenep Macet, DLH Berdalih Akibat Perbaikan Bangunan
Kerja Sama DLH Sumenep dengan PT SBI Tak Tuntas, 40 Ton RDF Tak Terjual
DJP Gandeng TNI-Polri Terkait Pajak, KP2KP Sumenep Berdalih untuk Pengamanan
Biosolar B50 Mulai Beredar di Seluruh SPBU Sumenep
Program MBG Tak Berikan Dampak pada Harga Komoditas

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 07:20

Gus Navis Melaju Sendiri Menuju Kursi Ketua DPD Golkar Sumenep

Selasa, 28 Juli 2026 - 12:27

Seleksi Pengisian Empat Kursi Pimpinan OPD Sumenep Nihil Pendaftar

Selasa, 28 Juli 2026 - 08:36

BGN Suspend Ratusan SPPG, Sebanyak 311 Dapur Wilayah Jawa-Madura Terdampak

Selasa, 28 Juli 2026 - 07:47

Operasionalisasi Fasilitas RDF di TPA Sumenep Macet, DLH Berdalih Akibat Perbaikan Bangunan

Selasa, 28 Juli 2026 - 07:45

Kerja Sama DLH Sumenep dengan PT SBI Tak Tuntas, 40 Ton RDF Tak Terjual

Berita Terbaru