JAKARTA,Radarpantura.id– Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi perhatian publik setelah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.
Tiga nama yang diumumkan dalam perkembangan awal perkara tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution, dan Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan bahwa para tersangka diduga terlibat dalam penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, aktivis organisasi masyarakat, hingga kalangan pengusaha.Dugaan tersebut menjadi serius karena penyadapan disebut dilakukan tanpa memenuhi mekanisme dan persyaratan penegakan hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Modus yang sedang didalami berkaitan dengan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS), yakni sistem yang digunakan untuk mendukung proses intersepsi komunikasi secara sah. Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem tersebut tanpa melalui tahapan verifikasi dan prosedur yang semestinya. Selain dugaan penyadapan, penyidik juga mengusut dugaan penghapusan berkas elektronik hasil intersepsi pada Oktober 2026. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada kepolisian pada 30 Oktober 2026.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga saksi ahli serta menyita 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat perangkat penyimpanan data berupa flashdisk. Dalam perkembangan berikutnya, jumlah jenderal yang disebut sebagai tersangka bertambah menjadi empat orang berdasarkan pemberitaan CNN Indonesia pada 6 November 2026.
Selain tiga nama tersebut, penyidik juga menetapkan Irjen Polisi Slamet Uliandi sebagai tersangka. Namun, terdapat perbedaan perkembangan status penahanan. Tiga orang, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi, diberitakan telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan. Kasus ini tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran prosedur penyadapan, tetapi juga persoalan perlindungan komunikasi pejabat negara dan keamanan sistem informasi pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa penyidik belum menemukan indikasi pengkhianatan negara. Meski demikian, ia menilai perkara penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara menyeluruh. Para tersangka disebut menghadapi dugaan pelanggaran ketentuan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Proses hukum selanjutnya akan menentukan pembuktian atas dugaan tindak pidana tersebut.(**/red)
Komentar