SUMENEP, radarpantura.id – DPRD Kabupaten Sumenep menyoroti masih lebarnya ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Kritik itu mengemuka dalam rapat paripurna penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Sumenep, Hosnan, menyebut pemerintah daerah memang telah menjalankan sejumlah program strategis sepanjang 2025. Di antaranya penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur.
Namun, capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya merata. Menurut Hosnan, wilayah kepulauan masih tertinggal dalam menerima dampak pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.
“Capaian indikator makro memang menunjukkan tren positif, tetapi pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah (PR),” ujarnya.
Dari sisi fiskal, DPRD mencatat adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan. Meski begitu, legislatif menilai penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu didorong lebih agresif melalui inovasi kebijakan.
“Silakan lakukan inovasi kebijakan dan sinergi lintas sektor,” kata Hosnan.
Pada aspek tata kelola pemerintahan, DPRD mengapresiasi adanya perbaikan layanan publik. Namun, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai masih terjebak pada kerja administratif dan belum berorientasi pada dampak langsung bagi masyarakat.
Sektor ekonomi juga menjadi perhatian. DPRD menilai stabilitas pertumbuhan ekonomi sudah terjaga, tetapi pengelolaan potensi ekonomi lokal belum maksimal untuk mendukung kemandirian fiskal daerah.
“Potensi ekonomi lokal harus dikelola lebih baik untuk mendorong kemandirian fiskal daerah,” tegasnya.
Untuk sektor infrastruktur, pembangunan dinilai menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat konektivitas wilayah. Meski demikian, distribusi pembangunan masih dianggap timpang, terutama di wilayah kepulauan yang dinilai belum menjadi prioritas.
Di bidang kesejahteraan sosial, program bantuan pemerintah disebut cukup membantu masyarakat. Namun DPRD menyoroti persoalan validitas data penerima dan mekanisme penyaluran yang masih perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran.
“Semua bantuan dari pemerintah harus benar-benar dipastikan sampai kepada penerima yang memang membutuhkan,” ujar Hosnan.
Sektor pendidikan dan kesehatan turut menjadi catatan. DPRD meminta pemerintah daerah mengurangi kesenjangan layanan antara wilayah daratan dan kepulauan, terutama dalam distribusi tenaga guru dan tenaga kesehatan.
“Distribusi tenaga guru dan tenaga kesehatan belum merata,” katanya.
Hasil evaluasi Pansus LKPJ kemudian menghasilkan sejumlah rekomendasi, mulai dari penguatan kemitraan dengan sektor swasta untuk menutup keterbatasan belanja modal, hingga dorongan penguatan kebijakan berbasis riset.
DPRD juga meminta peningkatan pengawasan internal hingga tingkat desa serta percepatan pemerataan infrastruktur dan layanan dasar. Menurut Hosnan, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar pembangunan tidak terus meninggalkan wilayah kepulauan.
“Sinergi DPRD dan pemerintah daerah harus terus dijaga agar pembangunan di Sumenep lebih maju, merata, dan berkeadilan,” pungkasnya. (*/bus)
