SUMENEP, Radarpantura.id – Bappeda Sumenep mendorong pembenahan birokrasi sebagai fondasi pencapaian target pembangunan daerah. Profesionalisme ASN, integritas, dan efektivitas layanan publik menjadi perhatian dalam penguatan tata kelola pemerintahan.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan tata kelola pemerintahan memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan berjalan optimal. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar pembangunan fisik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Prioritas pembangunan juga difokuskan pada pembenahan tata kelola pemerintahan,” katanya.
Menurut Arif, pembenahan birokrasi dilakukan melalui sejumlah langkah strategis yang terintegrasi. Upaya tersebut mencakup peningkatan kualitas ASN, penguatan pengendalian internal, manajemen risiko, hingga percepatan digitalisasi pemerintahan.
Bappeda memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan tersebut terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Penguatan tata kelola juga diarahkan agar program pemerintah berjalan efektif dan sesuai target.
“Kami terus memperhatikan kualitas tata kelola dan efektivitas pelaksanaan program yang sudah direncanakan,” terangnya.
Arif menilai aparatur profesional dan berintegritas menjadi kunci menghadirkan pemerintahan yang akuntabel. Kompetensi tersebut juga dibutuhkan agar birokrasi mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
Penguatan tata kelola diharapkan tidak berhenti pada pembenahan administrasi pemerintahan. Setiap organisasi perangkat daerah perlu menerapkan prinsip profesionalisme dalam menjalankan program dan memberikan pelayanan publik.
“Kami mendorong semua OPD bersama-sama membangun pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik,” imbuhnya. (*/bus)
