SUMENEP, radarpantura.id– Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Zainal Arifin mengingatkan pentingnya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan dalam proses legislasi dan pengawasan pemerintahan daerah. Menurut dia, kebijakan yang lahir dari proses tersebut harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara luas.
Bersamaan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, Zainal mengajak seluruh anggota legislatif melakukan refleksi terhadap peran mereka sebagai wakil rakyat. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah yang mendapat pengawasan DPRD perlu diuji manfaatnya agar benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Zainal menilai prinsip musyawarah dan perwakilan sebagaimana termuat dalam sila keempat Pancasila harus menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan politik di daerah. Karena itu, anggota DPRD dituntut aktif menyerap berbagai persoalan dan aspirasi warga yang berkembang di lapangan.
Menurut dia, berbagai masukan dari masyarakat tidak boleh berhenti pada kegiatan reses atau kunjungan kerja semata. Aspirasi tersebut harus dibawa ke ruang sidang dan menjadi bahan pembahasan dalam menentukan arah kebijakan pemerintah daerah.
“Aspirasi masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan daerah,” kata Zainal, Senin, (1/6/2026).
Ia menambahkan, tugas memperjuangkan kepentingan warga bukan hanya kewajiban yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kerja-kerja legislasi.
“Seluruh anggota DPRD harus konsisten menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas dalam setiap proses pengambilan keputusan di daerah,” pungkasnya. (*/bus)
