SUMENEP, beritadata.id – Tindakan ketua DPRD Sumenep dalam membasmi keberadaan pekerja seks komersil (PSK) di Kota keris beberapa waktu lalu menuai atensi banyak pihak, salah satunya datang dari aktivis Gerakan Mahasiswa Ekstra Parlemen (Gempar).
Kumpulan aktivis yang mengatasnamakan Gempar ini mengirimkan sejumlah paket karangan bunga di depan Gedung Parlemen setempat. Rabu 18 September 2024.
Paket karangan bunga tersebut ditujukan kepada ketua sementara DPRD Sumenep H. Zainal Arifin, ada bernada protes, ada juga kalimat uji nyali agar pak dewan melakukan razia di tempat-tempat mewah, seperti dua Hotel kelas atas di Kota keris yang diduga jadi sarang PSK.
Empat karangan bunga yang dipasang para pemuda Gempar berjejer rapi didepan gedung dewan, yang pertama bertuliskan selamat dan sukses kepada H. Zainal Arifin yang telah mempermalukan perempuan tuna susila ke publik untuk kepentingan politik.
Kedua bertuliskan, selamat dan sukses atas razia tempat lokalisasi yang telah dilakukan ketua DPRD Sementara H. Zainal Arifin tapi janjimu merazia tanpa pandang bulu masih kami tunggu.
Ketiga bertuliskan, selamat dan sukses kepada ketua DPRD Sementara H. Zainal Arifin untuk razia hotel milik siapapun.
Kemudian yang terakhir bertuliskan, mendukung penuh langkah ketua DPRD Sementara H. Zainal Arifin dalam melakukan razia hotel dan kos-kosan dan tempat lokalisasi lainnya.
“Ini bentuk protes kami terhadap ketua DPRD sementara, karena pada saat melakukan razia tempat lokalisasi bersama satpol pp dirinya secara fulgar dan sengaja mempertontonkan wajah para PSK,” ujar Hulil Amsari ketua Gempar
Ia menilai, tindakan yang dilakukan H. Zainal Arifin mempertontonkan wajah para PSK saat melakukan razia tempat lokalisasi terkesan mengeksploitasi kaum perempuan dan tidak layak dilakukan oleh pejabat politik.
“Kami sebagai pemuda sangat menyambut baik dan mendukung penuh tindakan semacam itu. Sebab, Sumenep merupakan kabupaten yang dikenal dengan kaum santri dan kiai, tetapi, yang kami kurang setuju pada caranya,” terangnya.
Oleh karena itu, jika memang itu merupakan langkah yang baik menurut dewan dan Satpol PP, mestinya tidak tebang pilih dalam memberantas keberadaan PSK dan tempat-tempat lokalisasi yang ada.
“Jangan tebang pilih pak dewan. Harus dipukul rata, kami tunggu janjimu,” pungkasnya. (*/zn)
