Ketua DPRD Sumenep Minta Legislasi Daerah Berpijak pada Nilai Pancasila

Selasa, 2 Juni 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

POLITISI: Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin. (DPRD Sumenep for radarpantura.id)

POLITISI: Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin. (DPRD Sumenep for radarpantura.id)

SUMENEP, radarpantura.id– Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Zainal Arifin mengingatkan pentingnya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan dalam proses legislasi dan pengawasan pemerintahan daerah. Menurut dia, kebijakan yang lahir dari proses tersebut harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara luas.

Bersamaan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, Zainal mengajak seluruh anggota legislatif melakukan refleksi terhadap peran mereka sebagai wakil rakyat. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah yang mendapat pengawasan DPRD perlu diuji manfaatnya agar benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Zainal menilai prinsip musyawarah dan perwakilan sebagaimana termuat dalam sila keempat Pancasila harus menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan politik di daerah. Karena itu, anggota DPRD dituntut aktif menyerap berbagai persoalan dan aspirasi warga yang berkembang di lapangan.

Menurut dia, berbagai masukan dari masyarakat tidak boleh berhenti pada kegiatan reses atau kunjungan kerja semata. Aspirasi tersebut harus dibawa ke ruang sidang dan menjadi bahan pembahasan dalam menentukan arah kebijakan pemerintah daerah.

“Aspirasi masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan daerah,” kata Zainal, Senin, (1/6/2026).

Ia menambahkan, tugas memperjuangkan kepentingan warga bukan hanya kewajiban yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kerja-kerja legislasi.

“Seluruh anggota DPRD harus konsisten menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas dalam setiap proses pengambilan keputusan di daerah,” pungkasnya. (*/bus)

Berita Terkait

BPRS Bhakti Sumekar Buka Akses Pembiayaan Syariah bagi PPPK Kemenag
BPRS Bhakti Sumekar Raih Sharia Award 2026
Pemkab Sumenep Buka Ruang Kolaborasi, Santri Didorong Perkuat Kontribusi
DKPP Sumenep Genjot Kompetensi Petani hingga Teknologi Pertanian
DKPP Sumenep Gencarkan Swasembada Pangan, Pendampingan Petani dan Demfarm Diperkuat
DKPP Sumenep Kebut Realisasi Program DBHCHT 2026
DKPP Sumenep Genjot Irigasi Tenaga Surya untuk Lahan Pertanian
DKPP Sumenep Perluas Jangkauan Air, Bidik Lahan Tidur Jadi Produktif

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 05:26

BPRS Bhakti Sumekar Buka Akses Pembiayaan Syariah bagi PPPK Kemenag

Rabu, 28 Oktober 2026 - 05:23

BPRS Bhakti Sumekar Raih Sharia Award 2026

Rabu, 28 Oktober 2026 - 05:20

Pemkab Sumenep Buka Ruang Kolaborasi, Santri Didorong Perkuat Kontribusi

Rabu, 28 Oktober 2026 - 05:17

DKPP Sumenep Genjot Kompetensi Petani hingga Teknologi Pertanian

Rabu, 28 Oktober 2026 - 05:14

DKPP Sumenep Gencarkan Swasembada Pangan, Pendampingan Petani dan Demfarm Diperkuat

Berita Terbaru

BERPRESTASI: Jajaran Direksi BPRS Bhakti Sumekar menunjukkan piagam penghargaan Excellent Performance Sharia Rural Economic Bank Sharia Award 2026 yang digelar oleh Majalah Infobank di Jakarta, Kamis (8/10).

Daerah

BPRS Bhakti Sumekar Raih Sharia Award 2026

Rabu, 28 Okt 2026 - 05:23