KOALISI politik tidak selamanya dibangun di atas kesamaan visi. Terkadang, ia lahir dari kepentingan, transaksi, dan kebutuhan untuk saling menguatkan. Namun, ketika kepentingan mulai berseberangan, hubungan yang semula tampak harmonis bisa berubah menjadi arena saling menguji kekuatan.
Barangkali, gambaran itulah yang mulai terlihat dalam perjalanan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka periode 2024–2029. Setelah dua tahun bersama menjalankan roda pemerintahan, perbedaan sikap dan pandangan keduanya semakin menjadi perhatian publik.
Terlebih setelah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada 3 November 2026 yang menyeret Perwira Tinggi (Pati) Polri (https://news.detik.com).
Peristiwa ini seolah menjadi plot twist dalam drama politik yang sebelumnya berjalan dengan alur penuh kompromi.
Sebagian publik mungkin menganggapnya sebagai kejutan. Sebagian lainnya melihatnya sebagai konsekuensi yang lumrah dalam dinamika kekuasaan. Namun, terlepas dari bagaimana kasus tersebut berkembang, satu hal yang menarik untuk dibaca adalah bagaimana relasi kekuasaan, loyalitas, dan konflik bekerja di dalam sebuah koalisi.
Menariknya, dinamika tersebut justru mengingatkan penulis pada permainan bocah-bocah pedesaan di Madura.
Politik dan Permainan Bocah Madura
Bagi masyarakat Madura, terutama generasi yang lahir pada era 1980-an ke bawah, ada pengalaman masa kecil yang mungkin masih lekat dalam ingatan: bagaimana sebuah pertemanan dibangun, bagaimana kelompok terbentuk, bagaimana konflik bermula, hingga bagaimana sebuah kelompok akhirnya pecah.
Dalam dunia permainan bocah-bocah itu, berteman tidak selalu sesederhana saling menyukai. Ada yang harus nyorop atau nyoso’ terlebih dahulu agar diterima dalam sebuah kelompok.
Nyorop merupakan tindakan memberikan sesuatu sebagai bentuk timbal balik agar seseorang diterima sebagai teman. Bentuknya bisa berupa makanan, minuman, jasa, atau barang yang dimiliki untuk dipinjamkan, seperti sepeda dan mobil-mobilan.
Namun, pemberian saja terkadang belum cukup. Anak yang ingin bergabung dengan kelompok tertentu harus menunjukkan kepatuhan kepada anak yang dianggap paling berkuasa.
Bahkan, dalam permainan kuda-kudaan, ada anak yang rela merangkak seperti kuda, sementara anak yang lebih berkuasa duduk menungganginya. Sebuah gambaran sederhana tentang bagaimana posisi dan hierarki terbentuk sejak permainan masih berlangsung.
Anak yang ingin menjadi bagian dari kelompok itu harus toro’ oca’ atau mengikuti setiap permintaan pemimpinnya. Dalam istilah Madura, kondisi semacam ini dikenal dengan sebutan pesapean pappa atau noro’ bunte’.
Setelah diterima, barulah anak tersebut dianggap sebagai orengnga (orangnya) atau bagian dari kubu tertentu. Ia bukan lagi sekadar teman bermain, melainkan sudah menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan.
Menariknya, kelompok tersebut biasanya tidak hanya terdiri atas dua atau tiga anak. Ada banyak anak lain yang bergabung, masing-masing dengan posisi dan perannya sendiri.
Dalam permainan yang bertema pemerintahan, misalnya, anak yang berkuasa dapat menentukan siapa yang menjadi kepala polisi, panglima tentara, menteri, dan berbagai posisi lainnya. Bahkan, tanpa harus terlibat langsung dalam permainan, ia tetap memiliki kuasa untuk menentukan siapa yang pantas menduduki posisi tertentu.
Bukankah gambaran ini terasa tidak asing ketika kita melihat bagaimana kekuasaan dan pembagian peran dalam pemerintahan bekerja?
Ketika Loyalitas Mulai Retak
Masalah biasanya muncul ketika hubungan pertemanan tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Anak yang semula patuh dan selalu toro’ oca’ perlahan mulai menunjukkan sikap berbeda.
Ada yang merasa tidak dihargai. Ada yang merasa terus-menerus disakiti. Ada pula yang mulai menyadari bahwa dirinya hanya dibutuhkan selama bersedia mengikuti kemauan sang penguasa.
Pada titik tertentu, kepatuhan berubah menjadi perlawanan. Anak yang merasa diperlakukan tidak adil mulai mellangsara’ atau menentang secara terang-terangan.
Namun, perlawanan tentu tidak selalu dibiarkan begitu saja.
Anak yang berkuasa, bersama anak-anak lain yang masih setia kepadanya, biasanya tidak tinggal diam ketika salah satu anggota kelompok mulai alaban atau melawan. Situasi pun berkembang menjadi ararusu, semacam pemberontakan atau pergolakan di dalam kelompok.
Di sinilah permainan mulai kehilangan keseruannya. Yang semula dibangun atas nama pertemanan berubah menjadi pertarungan mempertahankan pengaruh.
Anak-anak yang masih setia kepada pemimpin kelompok biasanya merasa memiliki keberanian lebih. Bukan semata-mata karena kekuatan dirinya sendiri, melainkan karena merasa membawa nama dan perintah sang penguasa.
Ancaman pun mulai dilontarkan. Kalimat seperti “ekabele’e ka … (akan dilaporkan ke…/nama anak yang berkuasa)” atau “ekabele ka eppa’ (akan dilaporkan ke bapak),” menjadi senjata untuk menekan mereka yang dianggap berseberangan.
Dengan kata lain, nama besar sang penguasa dijadikan alat untuk mempertahankan kepatuhan. Loyalitas tidak lagi dibangun atas dasar kesadaran, tetapi melalui bayang-bayang ancaman dan kekuasaan.
Koalisi Bukan Sekadar Soal Berteman
Jika ditarik ke dalam konteks politik nasional, analogi permainan bocah Madura tersebut memang tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan praktik pemerintahan. Politik memiliki institusi, konstitusi, mekanisme pengawasan, serta tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar permainan anak-anak.
Namun, analogi itu cukup menarik untuk membaca satu persoalan mendasar: bagaimana sebuah koalisi memperlakukan perbedaan dan bagaimana kekuasaan merespons ketidaksetiaan.
Sebab, koalisi yang sehat semestinya tidak menuntut kepatuhan mutlak. Perbedaan pandangan bukan ancaman, kritik bukan pengkhianatan, dan keberanian mengambil sikap berbeda tidak seharusnya langsung dianggap sebagai pembangkangan.
Justru di situlah kedewasaan politik diuji.
Jika hubungan antarelemen dalam pemerintahan hanya bertahan selama semua pihak bersedia toro’ oca’, maka koalisi tersebut berpotensi lebih menyerupai kelompok pertemanan yang dikendalikan satu orang daripada sebuah kerja sama politik yang setara.
Sebaliknya, apabila setiap perbedaan selalu dibalas dengan tekanan, ancaman, atau upaya menyingkirkan pihak yang tidak sejalan, maka yang sedang dipertontonkan bukanlah kematangan demokrasi, melainkan rapuhnya fondasi kekuasaan itu sendiri.
Pada akhirnya, dinamika politik Prabowo dan Gibran masih akan terus berkembang. Terlalu dini untuk menyimpulkan bagaimana akhir dari hubungan politik keduanya. Namun, publik tentu berhak mengamati apakah koalisi ini masih berdiri di atas kesepahaman atau mulai digerogoti oleh kepentingan masing-masing.
Sebab, dalam permainan bocah-bocah Madura, akhir sebuah pertengkaran biasanya bukan tentang siapa yang paling benar. Bukan pula semata-mata siapa yang paling kuat.
Pemenangnya adalah mereka yang berhasil menguasai permainan dan menentukan kembali posisi setiap anak di dalam kelompok.
Mereka yang berada di kubu pemenang akan memperoleh tempat. Sementara mereka yang berada di seberang biasanya perlahan ditinggalkan.
Pertanyaannya, apakah politik nasional sedang bergerak menuju pola permainan yang sama?
Jika iya, kita patut bertanya: apakah koalisi dibangun untuk kepentingan rakyat, atau sekadar menjadi permainan mempertahankan kekuasaan?
Sebab, negara bukan halaman tempat bocah-bocah bermain. Rakyat bukan penonton yang bisa diabaikan, dan pemerintahan bukan permainan kuda-kudaan yang pemimpinnya bebas menentukan siapa yang harus menunggangi dan siapa yang harus merangkak.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar siapa yang bertahan dalam koalisi, melainkan siapa yang benar-benar masih mengingat bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan mainan.(**/red)
Komentar