SUMENEP,Radarpantura.id– Integritas partai politik kembali menjadi sorotan. Badrul Akhmadi, yang disebut telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai demi mengikuti seleksi Komisi Informasi (KI), kini justru dikabarkan bakal dilantik menjadi anggota dewan melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
Rangkaian ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana status politik seseorang yang telah menyatakan mundur dari partai, tetapi kemudian berpeluang kembali menduduki kursi legislatif melalui mekanisme yang melibatkan partai politik?
Badrul bukan sosok baru di KI. Ia pernah menjabat sebagai ketua lembaga yang bertugas mengawal keterbukaan informasi publik. Namun, menjelang Pemilu 2024, ia memilih mundur dari KI untuk mengikuti kontestasi sebagai calon anggota legislatif.
Hasil pemilu tak membawanya ke kursi parlemen. Badrul gagal terpilih. Setelah itu, ia kembali menempuh jalur KI, termasuk mengikuti seleksi anggota baru yang dibuka pada April 2025.
Akan tetapi, langkahnya terhenti pada tahap fit and proper test. Ia gagal kembali menjadi anggota KI.
Kini, justru muncul kabar bahwa Badrul bakal mengisi kursi legislatif melalui mekanisme PAW. Perubahan arah ini membuat perjalanan politik dan kelembagaannya layak mendapat penjelasan terbuka.
Persoalannya bukan sekadar seseorang berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain. Yang menjadi sorotan adalah konsistensi status keanggotaan partai, persyaratan menjadi anggota KI, serta proses yang memungkinkan seseorang kembali menuju jabatan legislatif.
Jika benar pengunduran diri dari partai dilakukan untuk memenuhi persyaratan seleksi KI, publik patut mengetahui bagaimana status keanggotaan tersebut setelah ia gagal dalam seleksi. Apakah ia kembali menjadi anggota partai? Sejak kapan? Dan apa dasar administrasi yang digunakan untuk mengusulkannya sebagai calon anggota dewan melalui PAW?
Di titik inilah integritas partai politik diuji. Partai bukan hanya memiliki kewenangan mengusulkan pengganti melalui mekanisme PAW sesuai ketentuan, tetapi juga berkepentingan memastikan seluruh proses dan dokumen persyaratannya jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, aturan tidak semestinya dipahami sekadar sebagai persyaratan administratif yang dipenuhi ketika diperlukan. Konsistensi penerapan aturan dan keterbukaan kepada publik juga menjadi bagian dari kepercayaan terhadap lembaga politik.
Meski demikian, rencana pelantikan melalui PAW tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Kepastian mengenai status keanggotaan partai, dokumen pengunduran diri, dan dasar penetapan calon PAW harus diperiksa sebelum menarik kesimpulan.
Namun, satu hal tak bisa diabaikan: ketika seseorang disebut telah mundur dari partai demi memenuhi persyaratan menjadi anggota KI, lalu kemudian dikabarkan bakal kembali ke kursi legislatif, publik berhak meminta penjelasan.
Sudah mundur demi KI, kini kembali menuju kursi dewan. Apakah seluruh prosesnya telah sesuai aturan? Pertanyaan itulah yang kini menunggu jawaban dari partai dan pihak-pihak terkait.(**/red)
Komentar