JAKARTA,Radarpantura.id– Anggota DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah daerah agar memperkuat upaya mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang setiap musim kemarau. Ia menegaskan, penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan bantuan darurat dan pemadaman api, tetapi harus disertai strategi jangka panjang untuk menjamin ketersediaan air bersih, melindungi masyarakat, dan memulihkan lingkungan.
Menurut Said, berulangnya kejadian kekeringan dan karhutla di sejumlah wilayah Jawa Timur semestinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk memetakan daerah rawan serta menyusun langkah pencegahan secara terencana. Upaya tersebut diperlukan agar masyarakat tidak terus menghadapi krisis air setiap musim kemarau, sementara kawasan hutan kembali terancam kebakaran.
“Kita prihatin melihat saudara-saudara kita di berbagai daerah harus menghadapi krisis air, sementara pada saat yang sama kebakaran terjadi di sejumlah kawasan pegunungan. Kejadian seperti ini berulang hampir setiap musim kemarau. Karena itu, yang harus diperkuat adalah mitigasinya. Jangan menunggu sumur mengering atau hutan terbakar baru semua bergerak,” kata Said melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Ia menekankan, daerah yang berulang kali mengalami kekeringan perlu mendapatkan perhatian khusus melalui penyediaan sumber air yang berkelanjutan. Distribusi air bersih menggunakan mobil tangki tetap dibutuhkan dalam situasi darurat. Namun, langkah tersebut harus diikuti dengan solusi jangka panjang agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan setiap tahun.
“Kalau setiap tahun desa yang mengalami kekeringan relatif sama, persoalannya sebenarnya sudah bisa dipetakan. Tangki air sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat, tetapi tugas kita adalah memastikan pada tahun-tahun mendatang masyarakat di desa tersebut tidak terus menunggu tangki datang,” tegasnya.
Kerusakan Hutan dan Krisis Air Saling Berkaitan
Said juga mengingatkan bahwa kondisi hutan memiliki keterkaitan erat dengan ketersediaan air bagi masyarakat. Kerusakan kawasan hutan dapat mengganggu fungsi ekologis, termasuk kemampuan daerah tangkapan air dalam menjaga ketersediaan sumber daya air.
Karena itu, pencegahan karhutla dan perlindungan lingkungan, menurutnya, harus ditempatkan sebagai bagian integral dari upaya melindungi masyarakat dari dampak bencana.
“Karhutla dan kekeringan saling berhubungan. Hutan adalah penyangga kehidupan dan daerah tangkapan air. Kalau hulunya rusak, masyarakat di hilir akhirnya menerima dampaknya. Karena itu, menjaga lingkungan harus ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat,” ujarnya.
Ia turut mengingatkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kader partai menjadi Pandu Ibu Pertiwi. Menurut Said, pesan tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama dalam membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
“Pesan Ibu Megawati jelas, kader PDI Perjuangan harus menjadi Pandu Ibu Pertiwi. Artinya, ketika alam terluka, kader tidak boleh hanya melihat. Harus hadir, bekerja, dan ikut memulihkannya,” katanya.
Kader PDI Perjuangan Salurkan Bantuan Air di Sejumlah Daerah
Said menjelaskan, dalam beberapa bulan terakhir, struktur dan kader PDI Perjuangan di Jawa Timur telah bergerak membantu masyarakat yang terdampak kekeringan maupun karhutla.
Di Kabupaten Bojonegoro, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Abidin Fikri bersama jaringan partai telah menyalurkan sekitar 262 ribu liter air bersih ke 52 titik terdampak kekeringan.
Sementara itu, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gresik menyalurkan sekitar 20 ribu liter air bersih kepada masyarakat di Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu.
Distribusi bantuan air bersih juga dilakukan di sejumlah daerah lainnya, antara lain Nganjuk, Tuban, Trenggalek, Tulungagung, Sampang, Banyuwangi, Bangkalan, Bondowoso, dan Lamongan.
Di Lamongan, unsur partai bersama kader yang bertugas di lembaga legislatif dan eksekutif menyalurkan air bersih secara serentak ke enam desa yang tersebar di lima kecamatan.
Selain penyaluran bantuan, informasi mengenai kesulitan air di berbagai daerah dihimpun melalui struktur partai di tingkat ranting dan Pengurus Anak Cabang (PAC) untuk ditindaklanjuti sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kekuatan PDI Perjuangan ada pada struktur yang sampai ke desa. Ranting dan PAC harus menjadi mata dan telinga. Kalau sumber air mulai mengering, sawah mulai kekurangan air atau muncul titik api, informasi harus bergerak cepat agar pertolongan juga cepat,” ujar Said.
Dalam penanganan karhutla, struktur PDI Perjuangan di Kota Batu turut membantu memenuhi kebutuhan logistik petugas dan relawan yang menangani kebakaran di Gunung Butak. Di Magetan, kader partai juga dikerahkan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Sementara itu, penanganan kebakaran di kawasan Gunung Lawu dan Gunung Botak di Ngawi, sebagaimana disebutkan dalam keterangan tersebut, antara lain dilakukan melalui pembasahan dan pembuatan sekat bakar.
Said menambahkan, untuk menghadapi dampak kebakaran di kawasan Arjuno, Ringgit, dan Welirang, PDI Perjuangan Jawa Timur menyiapkan 200 relawan dan 20 tangki air guna membantu masyarakat terdampak.
Ia menegaskan, keterlibatan kader partai dalam kegiatan kemanusiaan tersebut bukan untuk mengambil alih tanggung jawab pemerintah, melainkan sebagai bentuk gotong royong dan kepedulian terhadap masyarakat. Kegiatan di lapangan juga menjadi sarana untuk memahami secara langsung persoalan yang membutuhkan penanganan lebih mendasar.
“Partai harus hadir ketika rakyat membutuhkan pertolongan. Tetapi dari lapangan kita juga harus belajar. Kalau setiap musim kemarau kita kembali membawa tangki ke desa yang sama, berarti ada persoalan yang belum diselesaikan. Bantuan darurat harus berjalan, solusi permanennya juga harus dikerjakan,” katanya.
Pemulihan Hutan Pascakebakaran Perlu Menjadi Prioritas
Selain mendorong penguatan mitigasi, Said meminta agar pemulihan kawasan hutan pascakebakaran menjadi bagian penting dalam strategi penanganan karhutla.
Menurutnya, setelah api berhasil dipadamkan dan kondisi dinyatakan aman, perlu dilakukan evaluasi terhadap tingkat kerusakan vegetasi, habitat, sumber mata air, serta daerah tangkapan air. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan rehabilitasi yang disesuaikan dengan kondisi ekologis masing-masing kawasan.
“Api padam bukan berarti pekerjaan selesai. Hutan yang terluka harus dipulihkan, sumber air harus dijaga, dan masyarakat yang terdampak harus dipastikan kembali mendapatkan akses air. Menolong manusia dan merawat alam berasal dari tanggung jawab yang sama: menjaga kehidupan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, keberhasilan mitigasi kekeringan dan karhutla tidak semestinya hanya diukur dari jumlah bantuan air bersih yang disalurkan atau banyaknya kegiatan pemadaman yang dilakukan.
Lebih dari itu, keberhasilan harus tercermin dari berkurangnya jumlah desa yang mengalami krisis air secara berulang serta semakin kecilnya luas kawasan hutan yang terbakar setiap tahun.
“Ukuran keberhasilan kita bukan berapa banyak tangki yang dikirim atau berapa kali kita memadamkan api. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah semakin sedikit desa yang setiap tahun mengalami krisis air dan semakin kecil kawasan hutan yang terbakar. Itulah mitigasi yang harus kita bangun bersama,” pungkas Said.(*/red)
