SUMENEP, Radarpantura.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dengan menyasar akar persoalan ekonomi masyarakat. Bappeda mendorong intervensi berbasis wilayah dan pemberdayaan agar penanganan tidak hanya bergantung pada bantuan sosial.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan keragaman geografis dan sosial ekonomi membutuhkan penanganan yang berbeda. Program pengentasan kemiskinan perlu disesuaikan dengan karakteristik serta potensi masing-masing wilayah.
Strategi tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat”. Kegiatan itu berlangsung di Ruang Potre Koneng, Kantor Bappeda Sumenep, Selasa (15/9/2026).
Arif menjelaskan, terdapat tiga fokus utama penanggulangan kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan menangani kantong-kantong kemiskinan. Ketiga langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial yang bersifat konsumtif. Intervensi harus menyentuh akar persoalan melalui penguatan ekonomi masyarakat dan pendekatan berbasis wilayah,” kata Arif, Kamis (2/10/2026).
Berdasarkan data 2025, persentase penduduk miskin di Sumenep tercatat 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa. Angka tersebut turun 0,76 poin dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 7.940 jiwa.
Arif menilai penurunan tersebut perlu diikuti program yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat. Perluasan kesempatan kerja juga menjadi bagian penting agar warga memiliki sumber pendapatan yang lebih kuat.
Pemkab Sumenep mendorong kolaborasi lintas sektor melalui program Sinergi Multi Pihak Lawan Kemiskinan (SIMPUL). Program ini melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, perikanan, ketenagakerjaan, infrastruktur, UMKM, dan pemberdayaan masyarakat.
Pengurangan beban pengeluaran dilakukan melalui program Universal Health Coverage (UHC), bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan pangan, serta perlindungan pekerja rentan. Sementara peningkatan pendapatan didorong melalui pengembangan pertanian, perikanan, UMKM, pelatihan keterampilan, bursa kerja, dan kegiatan padat karya.
FGD tersebut turut membahas kajian spasial, pemetaan wilayah kemiskinan, model pengembangan ekonomi, serta pendekatan sosial budaya masyarakat Madura. Hasil pembahasan diharapkan membantu pemerintah merancang intervensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.
Melalui strategi tersebut, Pemkab Sumenep berupaya mengintegrasikan program pengentasan kemiskinan dengan pengembangan potensi lokal. Pemberdayaan masyarakat diharapkan menjadi penggerak peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang. (*/bus)
