Anggaran Pemeliharaan Kendaraan DLH Sumenep Tembus Rp1,2 Miliar

Sabtu, 25 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TAK TERAWAT: Armada DLH Sumenep beroperasi dalam keadaan rusak. (Moh Busri/radarpantura.id)

TAK TERAWAT: Armada DLH Sumenep beroperasi dalam keadaan rusak. (Moh Busri/radarpantura.id)

SUMENEP, radarpantura.id – Alokasi anggaran pemeliharaan alat angkutan darat bermotor milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep cukup fantastis. Tahun ini, pagu yang disediakan pemerintah daerah setempat mencapai Rp1,2 miliar lebih.

Anggaran yang sudah tercatat dalam rencana umum pengadaan (RUP) penyedia itu, menampung delapan paket kegiatan. Alokasi tiap paketnya variatif, mulai dari angka sebesar Rp10 juta hingga ratusan juta.

Berdasar data yang dihimpun media ini, kegiatan dengan porsi anggaran terbesar dialokasikan untuk pemeliharaan kendaraan roda empat. Nilai anggarannya mencapai sebesar Rp680 juta, sedangkan paket yang lain jauh berada di bawah itu.

Pengalokasian anggaran yang cukup bengkak ini, ternyata mendapat perhatian dari salah satu Aktivis Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS), Tolak Amir. Dia meminta DLH Sumenep agar menjelaskan secara transparan kepada publik mengenai penggunaan anggaran tersebut.

“Ini bukan angka kecil. Harus ada penjelasan rinci terkait urgensi dan dampaknya,” ungkap Amir, Senin (20/04/2026).

Menurutnya, DLH Sumenep harus bisa memahami urgensi program yang penting untuk diutamakan. Salah satunya, berkaitan dengan persoalan lingkungan seperti pengendalian pencemaran serta pengelolaan sampah.

“Kalau anggaran besar justru terserap ke pemeliharaan kendaraan, ini perlu dikaji ulang,” tegasnya.

Kritik yang disampaikan Amir, tidak hanya menyoroti soal fokus urgensi program. Dia juga menyoal selisih anggaran antarpaket yang nilainya relatif sangat jauh berbeda satu sama lain.

“Perhitungan dan indikatornya harus jelas, silakan terangkan secara transparan kepada publik,” ucapnya.

Paket pengadaan program ini, tercatat menggunakan metode pengadaan langsung. Mengenai itu, lanjut Amir, sangat penting untuk tetap dilakukan pengawasan ketat. Meskipun, pada prosesna sudah dianggap sesuai dengan ketentuan prosedur.

“Intinya, kami hanya ingin memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukan dan dapat dilaporkan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya. Upaya konfirmasi kepada Kepala DLH Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, sudah dilakukan, tetapi belum membuahkan hasil. (*/bus)

Berita Terkait

BPRS Bhakti Sumekar Buka Akses Pembiayaan Syariah bagi PPPK Kemenag
BPRS Bhakti Sumekar Raih Sharia Award 2026
Pemkab Sumenep Buka Ruang Kolaborasi, Santri Didorong Perkuat Kontribusi
DKPP Sumenep Genjot Kompetensi Petani hingga Teknologi Pertanian
DKPP Sumenep Gencarkan Swasembada Pangan, Pendampingan Petani dan Demfarm Diperkuat
DKPP Sumenep Kebut Realisasi Program DBHCHT 2026
DKPP Sumenep Genjot Irigasi Tenaga Surya untuk Lahan Pertanian
DKPP Sumenep Perluas Jangkauan Air, Bidik Lahan Tidur Jadi Produktif

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 05:26

BPRS Bhakti Sumekar Buka Akses Pembiayaan Syariah bagi PPPK Kemenag

Rabu, 28 Oktober 2026 - 05:23

BPRS Bhakti Sumekar Raih Sharia Award 2026

Rabu, 28 Oktober 2026 - 05:20

Pemkab Sumenep Buka Ruang Kolaborasi, Santri Didorong Perkuat Kontribusi

Rabu, 28 Oktober 2026 - 05:17

DKPP Sumenep Genjot Kompetensi Petani hingga Teknologi Pertanian

Rabu, 28 Oktober 2026 - 05:14

DKPP Sumenep Gencarkan Swasembada Pangan, Pendampingan Petani dan Demfarm Diperkuat

Berita Terbaru

BERPRESTASI: Jajaran Direksi BPRS Bhakti Sumekar menunjukkan piagam penghargaan Excellent Performance Sharia Rural Economic Bank Sharia Award 2026 yang digelar oleh Majalah Infobank di Jakarta, Kamis (8/10).

Daerah

BPRS Bhakti Sumekar Raih Sharia Award 2026

Rabu, 28 Okt 2026 - 05:23