SUMENEP, radarpantura.id – Problem kemiskinan di Kabupaten Sumenep sangat kompleks dan multidimensi, sehingga memerlukan strategi yang komprehensif dan berbasis intervensi kebijakan yang tepat untuk mengentaskannya.
Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep membuat langkah strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Yaitu melalui Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Sumenep Tahun 2025-2029 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama tim dari Universitas Brawijaya (UB) Malang.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Ketahanan Pangan Pertanian (DKPP), Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Perdagangan (Diskop UKM dan PP), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Dinas Perikanan, dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB).
Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto menyampaikan, penyusunan RPKD ini merupakan bagian dari strategi pembangunan Kabupaten Sumenep dalam lima tahun ke depan.
RPKD ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara sistematis, terencana, dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan sektor swasta.
“Melalui RPKD ini, kami ingin memastikan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Sumenep berjalan secara sinergis dan berbasis data yang akurat. Penyusunannya juga telah melewati berbagai tahapan kajian bersama tim dari Universitas Brawijaya agar lebih terarah,” terangnya. Kamis 13 Maret 2025.
“Kami inginkan angka kemiskinan di Sumenep ini terus berkurang baik itu di daratan maupun kepulauan,” tutupnya. (*/zn)
