Anggaran Pemeliharaan Kendaraan DLH Sumenep Tembus Rp1,2 Miliar

Sabtu, 25 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TAK TERAWAT: Armada DLH Sumenep beroperasi dalam keadaan rusak. (Moh Busri/radarpantura.id)

TAK TERAWAT: Armada DLH Sumenep beroperasi dalam keadaan rusak. (Moh Busri/radarpantura.id)

SUMENEP, radarpantura.id – Alokasi anggaran pemeliharaan alat angkutan darat bermotor milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep cukup fantastis. Tahun ini, pagu yang disediakan pemerintah daerah setempat mencapai Rp1,2 miliar lebih.

Anggaran yang sudah tercatat dalam rencana umum pengadaan (RUP) penyedia itu, menampung delapan paket kegiatan. Alokasi tiap paketnya variatif, mulai dari angka sebesar Rp10 juta hingga ratusan juta.

Berdasar data yang dihimpun media ini, kegiatan dengan porsi anggaran terbesar dialokasikan untuk pemeliharaan kendaraan roda empat. Nilai anggarannya mencapai sebesar Rp680 juta, sedangkan paket yang lain jauh berada di bawah itu.

Pengalokasian anggaran yang cukup bengkak ini, ternyata mendapat perhatian dari salah satu Aktivis Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS), Tolak Amir. Dia meminta DLH Sumenep agar menjelaskan secara transparan kepada publik mengenai penggunaan anggaran tersebut.

“Ini bukan angka kecil. Harus ada penjelasan rinci terkait urgensi dan dampaknya,” ungkap Amir, Senin (20/04/2026).

Menurutnya, DLH Sumenep harus bisa memahami urgensi program yang penting untuk diutamakan. Salah satunya, berkaitan dengan persoalan lingkungan seperti pengendalian pencemaran serta pengelolaan sampah.

“Kalau anggaran besar justru terserap ke pemeliharaan kendaraan, ini perlu dikaji ulang,” tegasnya.

Kritik yang disampaikan Amir, tidak hanya menyoroti soal fokus urgensi program. Dia juga menyoal selisih anggaran antarpaket yang nilainya relatif sangat jauh berbeda satu sama lain.

“Perhitungan dan indikatornya harus jelas, silakan terangkan secara transparan kepada publik,” ucapnya.

Paket pengadaan program ini, tercatat menggunakan metode pengadaan langsung. Mengenai itu, lanjut Amir, sangat penting untuk tetap dilakukan pengawasan ketat. Meskipun, pada prosesna sudah dianggap sesuai dengan ketentuan prosedur.

“Intinya, kami hanya ingin memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukan dan dapat dilaporkan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya. Upaya konfirmasi kepada Kepala DLH Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, sudah dilakukan, tetapi belum membuahkan hasil. (*/bus)

Berita Terkait

Jalan Trunojoyo Disebut Zona Merah PKL, DPRD Tekankan Solusi Jangka Panjang
Antara Perlindungan dan Penundaan: Nasib Guru Non-ASN Pasca SE 7/202
DPRD Sumenep Percepat Pembahasan Raperda Pengelolaan Aset Daerah
Evaluasi LKPJ 2025, DPRD Sumenep Tekankan Ketimpangan Infrastruktur
Bappeda Sumenep Libatkan Lintas Sektor dalam Penyusunan RKPD 2027
Bappeda Sumenep Terapkan Perencanaan Berjenjang untuk Perkuat Pembangunan
Kepala Bappeda Sumenep Minta ASN Jangan Takut Berinovasi
Targetkan Efektivitas Pembangunan Daerah, Bappeda Sumenep Andalkan Konsep Integrated Development

Berita Terkait

Senin, 18 Mei 2026 - 08:04

Jalan Trunojoyo Disebut Zona Merah PKL, DPRD Tekankan Solusi Jangka Panjang

Senin, 18 Mei 2026 - 03:37

Antara Perlindungan dan Penundaan: Nasib Guru Non-ASN Pasca SE 7/202

Rabu, 13 Mei 2026 - 06:45

DPRD Sumenep Percepat Pembahasan Raperda Pengelolaan Aset Daerah

Rabu, 13 Mei 2026 - 06:39

Evaluasi LKPJ 2025, DPRD Sumenep Tekankan Ketimpangan Infrastruktur

Selasa, 12 Mei 2026 - 07:58

Bappeda Sumenep Libatkan Lintas Sektor dalam Penyusunan RKPD 2027

Berita Terbaru