SUMENEP, radarpantura.id – Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sumenep resmi disahkan. Rapat paripurna penetapan regulasi tersebut dilaksanakan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep pada Selasa (07/04/2026).
Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, menyebutkan tiga raperda yang telah disahkan. Salah satu di antaranya yaitu tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.
Selanjutnya, DPRD Sumenep juga mengesahkan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern. Terakhir yakni Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Wira Usaha Sumekar.
Pengesahan tiga raperda ini, lanjut Zainal, diharapkan mampu mendorong percepatan laju ekonomi daerah. Bahkan, dia menargetkan pemberlakuan regulasi tersebut mampu memberi kontribusi efektif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pertumbuhan ekonomi masyarakat harus meningkat dan PAD juga harus naik,” ujarnya.
Politisi Partai Moncong Putih itu menjelaskan, keberadaan Perda tentang pengelolaan pasar berikut juga perlindungannya, sejauh ini memang menjadi perhatian anggota dewan. Oleh sebab itu, legislatif melakukan pembahasan secara serius untuk menyempurnakan regulasi tersebut.
Menurutnya, keberadaan pasar rakyat alias pasar tradisional harus bisa disandingkan secara harmonis dengan pasar modern. Sebagai salah satu upaya menciptakan harmonisasi tersebut, maka dibuatkan peraturan yang relevan dengan kebutuhan di lapangan.
“Kami ingin memberikan ruang bisnis yang seimbang bagi semua pihak,” jelasnya.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, ikut mendorong implementasi tiga raperda yang telah disahkan oleh legislatif. Bahkan dia juga menekankan agar penerapan regulasi tersebut dapat dilakukan secara optimal.
“Penerapan perda harus mampu memberikan kebermanfaatan, baik untuk masyarakat atau bahkan bagi pemerintah,” pungkasnya. (bus/red)
